Yahoo! News - Ketika Soeharto masih menjadi Presiden Republik Indonesia, film PENGKHIANATAN G 30 S/PKI adalah sebuah film wajib diputar di semua stasiun TV tanah air setiap tanggal 30 September. Film ini sendiri adalah versi resmi pemerintah Orde Baru yang mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi pada malam 30 September dan pagi 1 Oktober 1965 di Jakarta.
Pada malam dan pagi hari itu, terjadi pergolakan politik di Indonesia yang kemudian berujung pada pergantian rezim pemerintahan, dari Soekarno ke Soeharto.
Film yang dibesut oleh Arifin C Noer itu dibintangi oleh beberapa artis terkenal kala itu. Sebut saja Ade Irawan, Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Sofia WD. Dan film yang diproduksi tahun 1984 itu digolongkan dalam film berdurasi panjang dengan total waktu 220 menit dan dilatarbelakangi musik besutan Embie C Noer.
Sejak film itu diproduksi, Soeharto memerintahkan agar film berjudul lengkap PENGKHIANATAN G 30 S/PKI itu diputar setiap tanggal 30 September malam sebagai penghormatan pada tujuh jenderal besar yang tewas saat itu. Dan saat akhirnya Soeharto lengser tahun 1998, film itupun tak pernah lagi diputar di televisi Indonesia.
Dan memang hingga saat ini, PENGKHIANATAN G 30 S/PKI tak pernah lagi terlihat diputar di televisi tanah air. Namun, kita masih bisa menemukannya di YouTube saat search dengan kata kunci 'pengkhianatan g 30 s/pki.'
Meski begitu, film ini rupanya memberikan kesan yang begitu mendalam bagi yang pernah menontonnya. Selain karena suasana film yang begitu tegang, score musik yang mencekam, dan kepiawaian sang sutradara mengarahkan para pemain untuk menunjukkan ketegasan, kesedihan, kemarahan, dan kesadisan yang digambarkan di situ.
"Yang berasa serem dr film G30S/PKI itu scoring-nya... Msh kebayang2 smp skrg. Yg tak terlupakan dr film G30S/PKI: scoring, suara burung p'tanda kematian, "Papiiii...", close-up bibir hitam, "Darah itu merah, Jenderal." tulis Dewi Lestari yang rupanya juga mengingat film ini dalam akun Twitter miliknya, Kamis (30/09).
Lalu, masih ingatkah Anda akan film ini?
Sejarawan: Gerakan 30 September Tidak Akan Terungkap
(ANTARA) - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak akan pernah terungkap secara utuh karena seluruh tokoh kunci gerakan tersebut sudah meninggal dunia, kata sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Budiawan.
"Rangkaian kejadiannya memang dapat terlacak, tetapi siapa yang sesungguhnya menjadi dalang gerakan tersebut tidak akan pernah diketahui karena sudah tidak ada tokoh kunci gerakan tersebut yang masih hidup," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Selain itu, menurut dia versi-versi sejarah tentang Gerakan 30 September yang diungkapkan para ahli hanya mengungkapkan secara sepotong-sepotong dan sebagian besar tidak melalui metodologi penelitian baku.
"Versi tunggal yang digunakan oleh rezim Orde Baru ternyata juga tidak sepenuhnya benar, cenderung mendramatisasi fakta, bahkan berbagai pihak menganggap versi Soeharto dongeng belaka," katanya.
Selain itu, ia mengatakan diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan politik Orde Baru telah mengakibatkan beban psikologis kepada para mantan tahanan politik tersebut.
"Setelah mereka dibebaskan tidak serta merta mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya karena pada kenyataannya mendapat stigma sangat buruk dari kalangan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, bahkan para mantan tahanan politik Orde Baru mendapat diskriminasi dari saudara mereka.
"Situasi yang mengondisikan para mantan tahanan politik tersebut menjadi pihak yang serba salah. Orde Baru berperan besar dalam menciptakan diskriminasi tersebut," katanya.
Menurut dia, aparatur negara tidak merasa mendiskriminasikan para mantan tahanan politik karena merasa memiliki payung hukum yang sah untuk menempatkan para mantan tahanan politik sebagai warga yang patut dibedakan.
"Oleh karena itu sampai saat ini para mantan tahanan politik tersebut masih menyimpan trauma dan menanggung beban psikologis yang sangat berat," katanya.
Selain itu, menurut dia versi-versi sejarah tentang Gerakan 30 September yang diungkapkan para ahli hanya mengungkapkan secara sepotong-sepotong dan sebagian besar tidak melalui metodologi penelitian baku.
"Versi tunggal yang digunakan oleh rezim Orde Baru ternyata juga tidak sepenuhnya benar, cenderung mendramatisasi fakta, bahkan berbagai pihak menganggap versi Soeharto dongeng belaka," katanya.
Selain itu, ia mengatakan diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan politik Orde Baru telah mengakibatkan beban psikologis kepada para mantan tahanan politik tersebut.
"Setelah mereka dibebaskan tidak serta merta mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya karena pada kenyataannya mendapat stigma sangat buruk dari kalangan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, bahkan para mantan tahanan politik Orde Baru mendapat diskriminasi dari saudara mereka.
"Situasi yang mengondisikan para mantan tahanan politik tersebut menjadi pihak yang serba salah. Orde Baru berperan besar dalam menciptakan diskriminasi tersebut," katanya.
Menurut dia, aparatur negara tidak merasa mendiskriminasikan para mantan tahanan politik karena merasa memiliki payung hukum yang sah untuk menempatkan para mantan tahanan politik sebagai warga yang patut dibedakan.
"Oleh karena itu sampai saat ini para mantan tahanan politik tersebut masih menyimpan trauma dan menanggung beban psikologis yang sangat berat," katanya.
No comments:
Post a Comment